Untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM
Daftar Isi
Diperkirakan Indonesia akan menghadapi resesi global di tahun 2023. Dilansir dari laman resmi OJK, resesi dapat diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Resesi terjadi saat penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi dalam waktu yang lama.
Resesi dapat dilihat ketika pertumbuhan ekonomi riil suatu negara bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Apabila resesi ini tidak ditangani dengan baik, akan mengakibatkan perlambatan perekonomian yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta akan meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, resesi mampu menurunkan minat daya beli masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada konsumsi rumah tangga dan penurunan ekonomi secara luas.
Di tengah ancaman resesi yang semakin dekat, pemerintah akan terus mengantisipasi dan menyiapkan langkah untuk melawan resesi tersebut. Salah satu langkah pemerintah ialah dengan memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat lapangan pekerjaan di Indonesia hampir 97 persen dihasilkan dari UMKM.
Dapat kita lihat bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Pendapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar.
Untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM. Pemerintah menggunakan kesempatan tersebut sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi, serta mereka juga telah mempersiapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan.
“Kami menyiapkan beberapa program antisipasi inflasi dan penguatan suplai, juga memudahkan dalam melancarkan rantai distribusi yang transparan agar sederhana dan berkeadilan berbasis digitalisasi, tapi untuk menghadapi potensi resesi kita bertopang kepada UMKM,” kata Sandiaga Uno.
Menurutnya apabila resesi terjadi, maka dapat memicu pengurangan aktivitas usaha yang bisa menimbulkan sulitnya mencari pekerjaan. Serta ditambah dengan adanya inflasi yang menyebabkan peningkatan harga. Di saat yang sama, UMKM masih mampu berkembang dengan cepat dalam mencari pasar ekspor. Program ekspor dari UMKM digital juga dinilai Sandiaga sebagai jawaban terhadap potensi resesi. Hal iu dikarenakan pasar ekspor hingga kini peningkatannya mencapai 35 persen sampai 45 persen.
Pendapat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM)
Teten Masduki, menyebut kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan potensi resesi ekonomi global tidak akan terlalu berdampak kepada UMKM di dalam negeri.
Meski begitu, pemerintah tetap akan mempelajari dan mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap UMKM. Hal itu karena akan memengaruhi kondisi rantai pasok dan permintaan internasional.
Dampaknya, kata Teten, pasti akan terasa terutama kepada komoditas yang sebagian besar masih impor. Meski begitu, dia menilai jika pasar UMKM masih jauh lebih besar di dalam negeri.
Teten memastikan bahwa operasional UMKM tidak akan terlalu terdampak kondisi resesi global jika daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga. Misal, melalui guyuran bantuan atau jaminan sosial dari pemerintah. Menurutnya, adanya berbagai jaminan sosial dari pemerintah akan menjamin belanja atau konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Selain memastikan daya beli masyarakat, Teten menilai kuatnya UMKM di tengah gempuran ekonomi global ditopang dengan belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban 40 persen belanja APBN untuk produk UMKM.
