Kebijakan logistik mencakup peraturan, strategi, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengelola aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik tujuan secara efisien dan efektif.

Indonesia, dengan karakteristik geografisnya sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan logistik yang unik. Kebijakan logistik di Indonesia bertujuan untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi, memperkuat daya saing nasional, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha logistik dengan baik di Indonesia, perusahaan harus mematuhi berbagai kebijakan logistik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk peraturan-peraturan yang mengatur pelayanan jasa kepabeanan, pengangkutan barang melalui jalan, laut, udara, kereta api, dan pipa, serta manajemen gudang dan inventori.

Kebijakan Logistik di Indonesia

Kebijakan logistik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa guna mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan daya saing nasional. Melalui Rencana Induk Sistem Logistik Nasional(SISLOGNAS), pemerintah berupaya menekan biaya logistik yang masih tinggi, sekitar 23% dari PDB, dengan mengembangkan infrastruktur seperti tol laut, jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Selain itu, digitalisasi logistik, seperti implementasi National Single Window dan teknologi berbasis cloud, juga didorong untuk mempercepat proses administrasi dan pengiriman barang. Pemerintah juga fokus pada penyederhanaan regulasi, peningkatan konektivitas antar pulau, serta penerapan praktik logistik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum merata dan koordinasi antar lembaga, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global.

Kenapa kebijakan logistik itu penting?

Kebijakan logistik sangat penting bagi Indonesia karena berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, dan mengatasi tantangan geografis negara yang merupakan kepulauan. Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan mengapa kebijakan logistik itu penting:

1. Efisiensi Operasional: Kebijakan logistik membantu mengatur proses distribusi agar lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang tidak perlu.
2. Pengelolaan Sumber Daya: Memastikan penggunaan kendaraan, tenaga kerja, dan bahan bakar dilakukan secara optimal.
3. Pengurangan Biaya: Dengan kebijakan yang baik, perusahaan dapat menekan biaya transportasi, penyimpanan, dan pengelolaan inventaris.
4. Peningkatan Pelayanan Pelanggan: Kebijakan logistik yang terstruktur memastikan pengiriman tepat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan.
5. Pengendalian Risiko: Membantu mengurangi risiko operasional seperti keterlambatan, kerusakan barang, atau kehilangan barang.
6. Kepatuhan Regulasi: Memastikan bahwa operasi logistik mematuhi peraturan pemerintah terkait transportasi dan distribusi.
7. Daya Saing: Kebijakan logistik yang kuat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar, terutama dalam industri yang bergantung pada pengiriman barang.
8. Keberlanjutan: Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon dan optimalisasi rute, dalam proses logistik.

Dengan kebijakan logistik yang baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien, sehingga biaya logistik yang selama ini mencapai sekitar 23% dari PDB dapat ditekan. Hal ini berdampak langsung pada harga barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, kebijakan logistik membantu memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama daerah terpencil, sehingga mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, kebijakan logistik yang terintegrasi juga mendukung ketahanan nasional dengan memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih tahan terhadap gangguan.

Manfaat Kepatuhan terhadap Kebijakan Logistik

Mematuhi kebijakan logistik memastikan kelancaran proses bisnis, mulai dari distribusi barang hingga pengelolaan dokumen. Kepatuhan juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap profesionalisme, yang meningkatkan reputasi di mata pelanggan dan mitra bisnis.

1. Operasional lebih efisien dan terorganisasi.
2. Menghindari konflik administratif dan penundaan.
3. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra, dan investor.
4. Memberikan daya saing di pasar lokal dan global.

Dampak Negatif dari Pelanggaran Kebijakan Logistik

1. Risiko sanksi hukum, seperti denda atau pencabutan izin.
2. Gangguan rantai pasok akibat penundaan atau penyitaan barang.
3. Penurunan reputasi di mata publik dan mitra bisnis.
4. Kehilangan peluang bisnis dan potensi kerugian finansial.

Pelanggaran kebijakan logistik dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun operasional. Selain itu, reputasi yang rusak dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan menghambat pertumbuhan bisnis di masa depan.

Kebijakan Logistik di Indonesia yang Harus Dipatuhi Perusahaan

Dalam menjalankan bisnis di Indonesia, perusahaan wajib mematuhi sejumlah kebijakan terkait logistik untuk memastikan operasional sesuai dengan standar hukum dan regulasi. Berikut adalah peraturan utama yang perlu diperhatikan:

1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/12/2017

Berdasarkan siaran pers Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,peraturan menteri ini mengatur standar dan tata cara pelaksanaan usaha logistik, termasuk pelayanan jasa kepabeanan, pengangkutan barang, dan manajemen gudang. Regulasi ini bertujuan menciptakan efisiensi dan kepastian hukum dalam kegiatan logistik.

2. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 63 Tahun 2017

Mengatur pelayanan jasa kepabeanan di pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan tempat lain yang ditetapkan. Fokusnya adalah memastikan kelancaran proses kepabeanan untuk mempercepat alur logistik nasional.

3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2018

Menetapkan tata cara penyelenggaraan angkutan barang melalui jalan, meliputi pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kendaraan. Regulasi ini penting untuk mendukung transportasi barang darat yang efisien dan aman.

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 104 Tahun 2018

Mengatur penyelenggaraan angkutan barang melalui laut, termasuk persyaratan pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kapal. Regulasi ini mendukung kelancaran distribusi antar pulau di Indonesia.

5. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122 Tahun 2018

Mengatur tata cara angkutan barang melalui udara, mencakup pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan pesawat. Fokusnya adalah memastikan kecepatan dan keamanan distribusi barang melalui transportasi udara.

6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2018

Mengatur penyelenggaraan angkutan barang melalui kereta api, termasuk pengaturan pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan kereta. Regulasi ini memperkuat logistik berbasis rel yang lebih ramah lingkungan.

7. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 19 Tahun 2020

Mengatur tata cara angkutan barang melalui pipa, meliputi persyaratan pendaftaran, perizinan, dan pemeliharaan sistem pipa. Regulasi ini relevan untuk industri energi dan cairan berbasis pipa.

Dengan memahami dan mematuhi kebijakan logistik yang berlaku di Indonesia, diharapkan perusahaan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya serta turut berkontribusi dalam pengembangan industri logistik di Indonesia.

Dukung Kemudahan Logistik McEasy hadir dengan solusi digital Fleet Management

Dengan solusi yang terintegrasi, McEasy mendukung perusahaan tidak hanya dalam memenuhi regulasi logistik yang kompleks di Indonesia, tetapi juga dalam meningkatkan daya saing mereka melalui efisiensi dan inovasi berbasis teknologi.

Dengan Fleet Management dari McEasy, perusahaan Anda akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelacakan GPS, pemeliharaan kendaraan, dan pengelolaan dokumen secara real time, sehingga mempermudah perusahaan Anda untuk melakukan pemenuhan administratif dan meningkatkan efisiensi operasional.

Manfaat Fleet Management untuk perusahaan logistik Anda:

1. Digitalisasi proses logistik: McEasy menawarkan platform berbasis cloud yang memfasilitasi pengelolaan inventori, jadwal pengiriman, dan pemantauan status barang.
2. Transparansi rantai pasok:perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang mengutamakan konektivitas antar wilayah, seperti yang diatur dalam Rencana Induk Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).
3. Pemantauan Berkelanjutan: McEasy menyediakan fitur analitik untuk memonitor kinerja logistik secara menyeluruh.

Dengan solusi yang terintegrasi, McEasy mendukung perusahaan tidak hanya dalam memenuhi regulasi logistik yang kompleks di Indonesia, tetapi juga dalam meningkatkan daya saing mereka melalui efisiensi dan inovasi berbasis teknologi.

Hubungi kami untuk mengetahui solusi lebih dalam yang sesuai dengan bisnis Anda dalam mendukung efektifitas pengelolaan logistik Anda.